Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Ketua PMI Kabupaten Purwakarta Lalam Martakusumah (Foto : Istimewa)
SUARA CIANJUR ■ Dalam masa Pemerintahan Bupati Anne Ratna Mustika, pembangunan Purwakarta terus berlanjut untuk memberikan pelayanan terbaik di tahun anggaran 2021. Anne Ratna Mustika meneguhkan pembangunan dan berkomitmen melanjutkan Purwakarta Istimewa menjadi hal yang vital dalam percepatan pembangunan bagi Masyarakat Purwakarta. Bupati Anne terus meminta kepada birokrasi agar bersama-sama mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan tertib selama dalam pembangunan Purwakarta.
Namun, dalam merealisasikan visi misi serta program, sejumlah pejabat tinggi dalam pemeritah daerah/dinas di Purwakarta banyak mengeluhkan adanya intervensi (campur tangan) oleh seseorang yang diduga dekat dengan Bupati Anne Ratna Mustika. Bernakah ada Lalam? Setiap program dijalankan selalu mengatasnamakan Bupati Anne Ratna Mustika untuk memenuhi keinginannya.
Dikutip dalam halaman Jabarnews.com (Sejumlah Pejabat Dinas Purwakarta Keluhkan “The Right-hand” di Pemerintahan Ambu Anne) hasil investigasi Jurnalis Jabarnews.com dengan Dinas Purwakarta.
“Hampir satu tahun ini, saya sering diminta untuk memberikan kegiatan ini-itu yang ada dalam anggaran dinas saya oleh beliau. Selalu mengatasnamakan Ambu. Walaupun sebetulnya saya ragu,” ungkap seorang pejabat dinas di Purwakarta yang enggan disebutkan nama dan dinasnya (14/01).
Bahkan, menurut sumber, sosok ini tak segan menyebutkan atau membawa langsung pihak ketiga yang akan diminta sebagai pelaksana pekerjaannya.
“Saya tidak tahu ada komitmen apa yang ada di antara mereka. Namun saya menjadi terganggu saja. Padahal saya dan temen-teman yang sama menduduki jabatan ini kan sudah diatur oleh peraturan yang berlaku untuk melaksanakan setiap item kegiatan yang ada dalam dinas masing-masing,” keluhnya.
Dirinya berharap agar hal ini diketahui oleh Anne selaku Bupati. Dan di tahun ini bisa bekerja dengan leluasa sesuai aturan yang ada.
Sumber menyebutkan bahwa sosok ini bukan aparatur negara, bukan staf ahli, bukan keluarga. Hanya warga sipil seperti mana biasanya.
Sementara itu, pengamat sosial Purwakarta, Andhi PK, menanggapi keluhan para pejabat dinas ini. Jika memang betul adanya. Ini seperti idiom “The Right-hand”. Hal itu harus segera diselesaikan oleh Bupati itu sendiri.
Jika dibiarkan, Andhi PK menambahkan, hal ini akan menyebabkan performa kerja pemerintahan yang kurang baik. Dan yang lebih mengkhawatirkan akan timbul loyalitas dan kepercayaan yang menurun antara pemimpin dan bawahan di Lingkungan pemerintahan Ambu Anne.
“Padahal harusnya tahun 2021 ini, pasca pandemik, adalah momentum bagi Pemkab untuk melanjutkan kembali Purwakarta Istimewa dengan prinsip Good Governance and Clean Governance,” jelasnya via sambungan seluler.
“Saya meyakini bahwa Ambu Anne tidak tahu-menahu soal ini. Namun harus tahu, agar bisa segera disikapi. Ambu harus memastikan tidak ada intervensi-intervensi di luar roda pemerintahan kepada semua bawahannya. Demi Ambu sendiri. dan untuk Masyarakat Purwakarta,” tutupnya. (MI/rls)
