SUARA CIANJUR ■ Pengurus Pusat GMKI menolak kebijakan import beras yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lufti.
Dalam mengambil kebijakan import beras, menteri perdagangan Muhammad Lufti tidak bijak. Menteri perdagangan tidak berkoordinasi dengan kementerian pertanian dan bulog sehingga kebijakan import beras hanya diputuskan berdasarkan data kemendag.
"Selain itu, sikap mendag tidak membangun dialog, dan tidak menyerap aspirasi, sangat melukai hati petani," ujar Ketua Umum PP GMKI.
Menteri Perdagangan mengungkapkan stok beras hanya mencapai 500.000 ton. Menurut perhitungan Mendag, beras cadangan bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton, sebanyak 280.000 ton merupakan stok beras import tahun 2018 dan ada sekitar 160.000 ton turun mutu.
Sedangkan menurut Dirut Perum Bulog, Budi Waseso bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan cadangan Pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton, dan beras komersial 23.706 ton.
Bulog juga masih memiliki sisa 275.811 ton stok beras dari import beras 2018 dan 106.642 ton merupakan beras turun mutu. Buwas juga yakin menyerap 390.000 ton dari hasil panen beras. Artinya stok CBP diakhir April mencapai di atas 1 juta ton.
PP GMKI melalui ketua umum Jefri Gultom menegaskan bahwa Mendag tidak menggunakan data yang valid dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Disisi lain, Mendag tidak menjalankan visi Presiden dalam mengunakan hasil produksi dalam negeri. Impor beras jika tetap dilakukan akan menjadi polemik dalam masyarakat Indonesia khususnya para petani. Untuk itu,Kebijakan Import Beras Salah!
PP GMKI meminta Presiden Jokowi harus mengingatkan para pembantunya lebih teliti dalam bekerja sama serta berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait.
"Dalam pandemik covid-19, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana kebijakan Import mengakibatkan harga Gabah turun hingga Rp 1.400 per kg. Jangan lukai hati petani," tutup Jefri Gultom. (WP)
