Suaracianjur.com | Cianjur - Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Cianjur, Jawa Barat, menyebut perputaran uang dari praktik perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri mencapai miliaran per tahunnya. "Di sini ada perputaran uang hitam dan pemerintah bukannya tidak tahu, tetapi tahu," kata Ketua Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Najib Hildan kepada Kompas.com saat ditemui di kantornya, Rabu (12/7/2023) petang.
Najib menjelaskan, perputaran uang tersebut mulai dari perekrutan calon tenaga kerja oleh pihak sponsor hingga pengiriman ke negara penempatan. Sabtu, (15/7/2023)
"Untuk fee ke perekrutnya saja yang diberikan sponsor, baik perusahaan atau perseorangan itu bisa mencapai Rp 20 juta per kepalanya," ujar dia.
Karena itu, menurut Najib, tren bekerja ke luar negeri dengan jalur ilegal atau unprosedural, khususnya sektor non formal ke kawasan Timur Tengah meningkat.
"Tetapi kalau mungkin legal, resmi dan diresmikan itu akan jadi PAD. Bikinlah itu BLK (balai latihan kerja) atau apa, semua akan terintegrasi di situ," kata Najib.
Namun menurutnya, pemerintah malah terkesan mempersulit pemrosesan tenaga kerja atau pengiriman pekerja migran yang prosedural atau melalui jalur resmi.
"Ngomongnya, aturannya habis kuota dan sebagainya. Mereka warga Cianjur yang akan berangkat prosedural dipersulit sehingga jatuhlah ke yang ilegal. Ini permasalahannya," ungkap dia.
Selain itu, minimnya pemberdayaan terhadap purna atau mantan pekerja migran membuka peluang bagi mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri kendati secara ilegal.
"Kami mendata ada 5.000 purna dan sampai saat ini mereka tidak ada (tidak diberdayakan)," ujar Najib.
"Jadinya mereka bingung, uang sudah habis, usaha apa, kerja apalagi, pendidikan minim, usia sudah lanjut, datanglah ini oknum-oknum, calo, otomatis ya berangkat lagi," imbuhnya.
(Red)
Sumber: Kompas.com
