 |
| Dok.t.id. Keterangan gambar:Laksda Julius menegaskan mutasi I Nyoman Cantiasa menjadi Wakil Kepala BIN tidak bermuatan politis dan TNI akan selalu netral. |
SUARA CIANJUR | JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi 105 perwira tinggi (Pati) TNI, menjelang pensiun pada akhir November 2023.
Salah satu yang digeser adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. Pria kelahiran 26 Juni 1967 ini diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen TNI Teddy Laksmana. Sabtu, (18/11/2023).
Hal itu terungkap dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Dalam Keputusan Panglima TNI tersebut, ada 105 perwira tinggi yang dimutasi. “Mutasi dan promosi jabatan 105 Pati TNI terdiri dari 56 Pati TNI AD, 37 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU,” kata Kapuspen Mabes TNI, Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).
Dari 105 posisi tersebut, ada sejumlah jabatan strategis yang dimutasi, antara lain: Mayjen TNI Sonny Aprianto dari Asintel Panglima TNI menjadi Koorsahli Kasad, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Asintel Panglima TNI, Brigjen TNI Bosco Haryo Yunanto dari Dansatintel Bais TNI menjadi Kas Kogabwilhan I, Kolonel Inf Bambang Herqutanto dari Paban III Biddagri Sintel TNI menjadi Dansatintel Bais TNI. Kemudian ada Letjen TNI Arif Rahman dari Dankodiklatad menjadi Wakasad, Letjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh dari Irjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Hilman Hadi dari Staf Khusus Kasad menjadi Irjenad. Akan tetapi, dari 105 Pati TNI yang dimutasi, I Nyoman Cantiasa menjadi perhatian publik. Hal ini tidak lepas dari isu Kepala BIN, Budi Gunawan yang santer akan diganti oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu terakhir.
Sebagai informasi, Budi Gunawan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Di era pertama Presiden Jokowi, pria yang akrab disapa BG itu bahkan sempat diusulkan sebagai Kapolri, tapi gagal karena tersandung kasus.
Di sisi lain, saat ini hubungan Megawati dan Jokowi sedang “memanas” akibat perbedaan jalan politik pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, memberi perhatian khusus terkait pergantian kursi Wakil Kepala BIN dari Teddy Laksamana menjadi Nyoman Cantiasa. Gufron sebut, Cantiasa merupakan eks Danjen Kopassus dan merupakan bekas anak buah Prabowo Subianto saat operasi sandera Mapenduma.
Saat ini, Prabowo adalah salah satu capres pada Pilpres 2024. Ketum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahananan ini berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, kata Gufron, kedekatan Prabowo dan Cantiasa sebagai atasan dan bawahan menimbulkan pertanyaan publik.
“Pertanyaannya apakah kemudian itu akan berdampak dalam konteks memengaruhi tugas-tugas dia sebagai Wakabin karena hari ini kita di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu dan beberapa waktu yang lalu sempat muncul soal penggunaan alat-alat intelijen untuk memata-matai,” kata Gufron kepada reporter, Senin (13/11/2023).
Gufron mengingatkan bahwa situasi mutasi tersebut bisa memicu persepsi Jokowi ingin menggunakan kekuatan negara untuk kepentingan pribadi, terutama pemenangan paslon tertentu. Ia menerangkan, aksi Jokowi di pemerintahan saat ini mengesankan upaya mengkonsolidasikan kekuatan untuk kepentingan pemenangan paslon.
Selain soal pemilihan Wakil Kepala BIN, Gufron juga mencontoh bagaimana kandidat Panglima TNI saat ini, yakni Jenderal Agus Subiyanto merupakan orang yang dekat dengan Jokowi.
Hal itu terlihat dari rekam jejak Agus yang cukup dekat dengan Jokowi, mulai Danrem saat masih di Solo, Danrem Suryakencana/Bogor saat Jokowi masih menjadi presiden hingga menjadi Danpaspampres.
“Saya kira ini enggak cuma terjadi di level pimpinan, tapi juga mungkin di satuan-satuan wilayah. Itu yang harus dicek,” kata Gufron.
Gufron berharap, mutasi kali ini tidak memicu BIN tidak netral pada Pemilu 2024. Ia lebih khawatir mutasi Kepala BIN akan ikut berjalan setelah mutasi Wakil Kepala BIN terealisasi di tengah pelaksanaan pemilu serentak.
“Itu saya kira sesuatu yang perlu dipastikan jangan sampai rotasi promosi berdampak pada netralitas institusi keamanan di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal ini adalah BIN. Itu kan sangat strategis, punya alat sadap dan sebagainya, belum lagi kalau memang benar-benar Kepala BIN diganti,” kata Gufron.
Ia mengakui bahwa potensi penyalahgunaan institusi negara sangat kuat sehingga ada kekhawatiran publik tentang ketidaknetralan dalam pelaksanaan pemilu.
“Saya kira faktor-faktor itulah yang akhirnya pertanyaan publik menjadi relevan dan logis kalau akhirnya khawatir terhadap netralitas institusi keamanan, termasuk dalam hal ini BIN, apalagi presiden sebelumnya pernah ngomong saya punya informasi dapat infomasi dari intelijen BIN, TNI, BAIS dan Polri tentang pembicaraan-pembicaraan di parpol,” kata Gufron.
Sebaliknya, Direktur Eksekutif ISESS, Khairul Fahmi, sebut Teddy yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BIN sudah memasuki masa pensiun.
“Kalau pergantian Wakabin ini biasa sebenarnya karena Pak Teddy sudah waktunya pensiun sehingga ya memang ada kebutuhan untuk mengganti,” kata Fahmi, Senin (13/11/2023).
Fahmi mengatakan, BIN di era kepemimpinan Budi Gunawan kerap didampingi Wakil Kepala BIN dari TNI atau pihak lain. Ia menilai, jabatan Wakil Kepala BIN tidak serta-merta TNI, ASN, TNI atau Polri. Fahmi menduga, penentuan Nyoman sebagai pengganti Teddy karena posisi eks Danjen Kopassus itu bisa menangani sejumlah masalah, salah satunya terkait Papua.
“Artinya kalau Pak Nyoman ditaruh di situ, mungkin Pak Nyoman bisa berkontribusi masalah Papua dan penanganan masalah-masalah istilahnya konflik lain yang berkaitan dengan track record Pak Nyoman selama bertugas di TNI sebagai Kopassus,” kata Fahmi.
Fahmi juga menilai bahwa penempatan Nyoman tidak serta-merta demi kepentingan pengerahan BIN untuk pemenangan pemilu. Ia mengatakan, Wakil Kepala BIN bertugas untuk mengendalikan operasi, internal, dan dukungan administrasi.
Selain itu, Fahmi juga menyinggung soal anggapan mutasi Pati TNI ini untuk kepentingan politik. Ia menjelaskan, kursi Wakasad memang harus diisi karena Jenderal Agus Subiyanto yang sebelumnya menjadi Wakasad menjadi KSAD.
Kemudian, kursi Wakasad semakin perlu diisi karena Agus akan dilantik menjadi panglima. Hal tersebut juga terjadi pada posisi Irjenad yang kini diganti.
“Ini konsekuensi karena kursinya kosong, ditinggal pejabat sebelumnya dan Irjenad ini pejabat sebelumnya pensiun. Jadi saya kira jauh dari konteks politik, apalagi kalau kita lihat yang mengisi jabatan-jabatan itu bukan nama-nama yang dianggap kemudian sangat dekat dengan presiden atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Jadi saya kira kita kalau mengaitkan dengan potensi pelibatan aparat dalam skema-skema pemenangan pemilu, ya itu overthinking," kata Fahmi.
Fahmi lantas mencontohkan kursi Sesmilpres. Sesmilpres Laksda Hersan dimutasi ke Pangkoarmada III. Kursi tersebut diisi Brigjen TNI Rudy Saladin yang sebelumnya Staf Khusus KSAD. Ia justru melihat bahwa mutasi pejabat-pejabat TNI kali ini menandakan Jokowi belum berubah.
Menurut Fahmi, Jokowi masih mengedepankan orang-orang yang pernah melayaninya untuk menduduki kursi strategis. Ia justru melihat Jokowi memutasi orang-orang terdekat ke jabatan strategis karena memperhatikan kemampuan anggota.
“Justru bukan berkaitan politis, tapi bagaimana Presiden Jokowi sangat concern pada upaya untuk mendukung karier dari orang-orang yang sudah pernah bekerja dengan dia dan menganggap kapabilitas oke,” kata Fahmi.
Laksda Julius juga menjelaskan bahwa pemilihan I Nyoman Cantiasa sebagai Wakil Kepala BIN bukan bermuatan politis. Ia menegaskan bahwa mutasi Cantiasa adalah hal yang rutin dilakukan TNI. Ia juga menegaskan TNI akan selalu netral pada pemilu.
“Ini mutasi rutin sebagai bagian dari kaderisasi dan dinamika organisasi sesuai tupok TNI. Sesuai yang disampaikan berulang kali oleh panglima, TNI selalu netral dan tidak berpolitik praktis,” kata Julius, Senin (13/11/2023).
(HN)
Sumber: tirto.id
