SUARA CIANJUR | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp117 miliar dari total pagu indikatif sebesar Rp1,2 triliun.
Dikutip dari CNN Indonesia edisi Selasa, (11/6/2024). usul kenaikan itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat pimpinan KPK dengan Komisi III DPR, Selasa (11/6). Rapat digelar bersama Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Total kebutuhan anggaran KPK ini ada di Rp1.354.567.804 sementara pagu indikatif ini sebesar Rp1.237.441.326, maka pada forum yang terhormat ini kepada pimpinan komisi DPR RI dan seluruh anggotanya kami berharap pada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478.000," kata Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Nawawi mengatakan usulan mengatakan usulan kenaikan itu menyesuaikan per program dan dukungan program manajemen. Termasuk di antaranya program pencegahan dan penindakan korupsi.
"Kemudian ada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi ini pagu indikatif dan kebutuhan yang kami sampaikan tadi," katanya
Nawawi merinci dari total usul kenaikan anggaran 2025 itu, sebesar Rp65,02 miliar untuk manajemen dan Rp52,11 miliar untuk pencegahan dan penindakan korupsi.
"KPK mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp117.126.478.000 itu program manajemen dukungan manajemen mencapai Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu mencapai Rp52,11 miliar," katanya.
Sejumlah anggota Komisi III merespons positif usulan kenaikan anggaran KPK. Anggota Komisi III DPR, Supriansa menilai usulan itu relatif kecil apalagi dibanding dengan nilai yang ditarget KPK.
Komisi III Dorong Kenaikan Anggaran DPD-MPR Tahun Depan
Politikus Partai Golkar itu mengaku akan mendukung usulan kenaikan anggaran yang disampaikan KPK.
"Ini yang membuat bahwa kami dari fraksi izin Pak Adies kadir pimpinan saya di Partai Golkar, izin saya menyampaikan bahwa menurut pemahaman kami dengan hasil yang dipaparkan ketua KPK ini, adalah kami memberikan dukungan penambahan sekaligus kita berjuang semoga apa yang menjadi harapan di pagu indikatif 2025 ini bisa terwujud," kata Supriansa.
(Red)
