SUARA CIANJUR | CIANJUR - Aliansi Gerakan Cianjur (AGC) melalui Galih Widyaswara menilai kinerja KPU Kabupaten Cianjur tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.
Selain menilai ketidak optimalan kinerja, para komisioner KPU malah sibuk liburan keluar kota, mereka tidak berpikir mengenai tugas dan tanggung jawabnya yang harus segera diselesaikan, terutama hak gaji PPK dan PPS yang belum diberikan. Kamis (25/7/2024).
Mengacu pada temuan tersebut, Ia mengungkapkan, bersama 12 lembaga organisasi akan menggelar aksi mosi tidak percaya terhadap kinerja KPU Cianjur.
"Persiapan Pilkada Cianjur 2024 harus benar-benar matang termasuk dalam setiap tahapan nya, kami menilai kinerja mereka tidak optimal," bebernya Selasa (23/7/2024).
"Selain kinerja mereka tidak optimal, kami memiliki bukti bukti gaji PPK selama 3 bulan belum diberikan, begitu pula dengan PPS belum menerima haknya," ungkap Galih.
Lebih lanjut Ia mengatakan, parahnya lagi bukanya segera memberikan hak PPK dan PPS, mereka diduga malah asyik berlibur keluar kota (Bromo).
"Mereka tidak berpikir adanya tugas yang seharusnya mereka selesaikan terutama hak gaji PPK selama 3 bulan dan PPS," katanya.
Sambungnya, dengan terjadi seperti itu kita menilai kinerja KPU cianjur betul-betul tidak Optimal carut marut.
"Aliansi gerakan Cianjur terdiri dari 12 lembaga organisasi akan menggelar aksi Mosi tidak percaya akan kinerja KPU Cianjur serta mendorong agar KPU RI, KPU Provinsi Jawa barat untuk merombak seluruh komisioner dan jajaran KPU Cianjur, karena kita ingin pemilu PiIkada Cianjur dikawal penyelenggara yang baik dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas," tandasnya.
Terpisah, Muchamad Ridwan Ketua KPU Kabupaten Cianjur, ditemui awak media diruang kerjanya membantah jika isu, tuduhan yang dialamatkan ke lembaga dan jajaran nya tidaklah benar.
"Terkait hak gaji PPK dan PPS ini berkaitan dengan singkronisasi data, ada beberapa kecamatan yang belum beres tentang singkronisasi data, termasuk buku rekening di sekretariatan," jelas Ridwan. Rabu (24/7/2024).
"Insya Allah hari ini karena sudah bimtek keuangan, tentang bagaimana mekanisme keuangan pilkada dibayar oleh provinsi, sedangkan untuk operasional ppk dan pps dari kabupaten, minggu minggu ini semua sudah tersalurkan karena singkronisasi datanya sudah beres," terangnya.
Selanjutnya sa'at disinggung isu liburan ke bromo ketua kpu tertawa dan membantah isu tersebut keliru.
"Kita bukan berlibur ke bromo, sa'at itu kita ada acara di sindangbarang terkait bimtek evaluasi, jadi yang betul bukan ke bromo yang benar adalah acara bimtek di sindangbarang, isu yang beredar masuk dalam kategori hoax," paparnya.
Ia juga menuturkan, mungkin isu ini bermula dari menyebarnya photo kami yang sa'at itu berada di salah satu hotel di ciwidey, karena jalur pulang lewat Ciwidey.
"Kegiatannya di sindangbarang, pulangnya lewat ciwidey," jelasnya sambil tersenyum.
Terakhir, disinggung media terkait rencana 12 organisasi yang berencana menggelar aksi mosi tidak percaya terhadap kinerja KPU Kabupaten Cianjur, serta mendorong KPU RI dan KPU Provinsi Jabar untuk merombak jajaran seluruh komisioner KPU Cianjur.
"Tidak apa-apa, itu hak mereka kita tidak akan menanggapinya, namun harus jelas sebab akibatnya, kita juga bingung sebenarnya apa yang dipermasalahkan, semua tahapan sudah kita laksanakan, salah satunya coklit, sosialisasinya pun sedang berjalan," urainya.
"Bahkan kita selalu mewanti wanti jajaran, awas kalau terjadi pungli dan harus siap dengan sanksinya, karena saya tahu persis dilapangan pernah merasakan sa'at dibawah ketika tidak punya duit," pungkas Ridwan.
(Joy)
