SUARA CIANJUR | CIANJUR - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat mendesak KPUD Cianjur transparan soal pengelolaan dana hibah Pilkada Cianjur 2024.
Dikutip dari Maharnews Ketua KIPP Jabar Irhan Ari Muhammad mengatakan transparansi anggaran Pilkada harus dilakukan jajaran KPU Cianjur, karena uang yang digunakan bersumber dari keuangan Negara.
"Kenapa kudu transparan, itukan dananya dari hibah Pemda Cianjur, nilainya kurang lebih Rp81 miliar,"ujarnya saat dihubungi Maharnews, Jumat 1 November 2024.
Irhan mengungkapkan hasil penelusuran timnya, dana hibah dari Pemda Cianjur yang diluncurkan ke KPUD sudah 100 persen.
"Dari total Rp81 miliar, tahap pertama itu sebesar 40 persen atau sekitar Rp34,4 miliar cair tahun 2023 lalu. Sisanya belum lama ini cair sekitar Rp46,6 miliar,"sebutnya.
Pihaknya menyesalkan dengan sikap KPUD Cianjur yang terkesan enggan melakukan transparansi anggaran pelaksanaan Pilkada.
"Inikan pesta demokrasi, hajat orang banyak, bukan hanya penyelenggara dan partai politik saja, tapi semua masyarakat. Apa salahnya masyarakat ingin tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk giat debat Paslon,"kata Irhan.
Irhan mengungkapkan berdasarkan informasi dari rekan media, pemberian hibah Pemda ke KPUD Cianjur ternyata dalam pengelolaannya ada yang tidak beres bahkan itu pernah menjadi temuan.
"Apa perlu soal anggaran Pilkada Cianjur ini diperdebatkan juga kalau jajaran KPU memang sulit terbuka terus,"tegasnya.
(Ark)
