SUARA CIANJUR | CIANJUR - Forum Pergerakan Pemuda Cianjur (FPPC) menyoroti pemberian honor narasumber kepada tiga OPD dan kecamatan dalam Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Aplikasi Jaga Desa Yang bersumber dari DBH Desa.
Adi A Koordinator Forum Pergerakan Pemuda Cianjur mengatakan keanehannya terhadap anggaran kegiatan desa berupa sosialisasi Hukum dan aplikasi jaga desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Desa, dimana tiap desa menganggarkan angka untuk narasumber kecamatan 250.000 orang/jam jumlah 500.000, narasumber Bappenda 500.000 orang/jam total 1.000.000, Narasumber Inspektorat 500.000 orang/jam total 1.000.000, Narasumber DPMD 500.000. orang/jam total 1.000.000.
Kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2025 oleh tiap-tiap Desa se-Kabupaten Cianjur namun Adi menduga kegiatan tersebut juga dilaksanakan pada 2024.
" Yang menjadi kejanggalan adalah kegiatan tersebut dilakukan di satu titik dengan peserta seluruh desa dalam satu kecamatan tetapi honornya diberikan oleh setiap desa, kan itu menabrak aturan" terang Adi, Selasa (18/3/2025).
Adi menambahkan, pemberian Honor seharusnya sesuai aturan walaupun semua desa dalam satu kecamatan menjadi peserta tetap saja Honor narasumber nya berarti 1x bukan setiap Desa memberikan Honor.
" Harusnya 1x saja kalo mau dikasih Honor sesuai aturan misalnya 1 juta untuk satu titik walaupun pesertanya berjumlah 16 Desa, ini kami mendapat laporan dari beberapa desa bahwa tiap desa memberikan Honor narasumber misal total ada 9 Desa dalam satu Kecamatan berarti ada 9 x1.000.000 Honor yang didapat sebesar 9.000.000 dari satu titik," jelas Adi.
Hal tersebut dilakukan karena tiap-tiap desa harus membuat LPJ dari kegiatan yang direncakan.
" Seharusnya nya kegiatan tersebut dilakukan di masing-masing desa karena kan tiap-tiap desa merencanakan kegiatan untuk satu kegiatan," ucapnya.
 |
| Foto: Dok. (Agus Prabu/SC) Adi A Koordinator Forum Pergerakan Pemuda Cianjur (FPPC) Ditengah efisiensi anggaran yang digembar gemborkan Pemerintah Pusat, FPPC soroti pemberitaan honor narasumber sosialisasi hukum dan aplikasi jaga desa, (18/3/2025). |
Adi menduga adanya penyalahgunaan anggaran narasumber dan akan melaporkan dugaan penyalahgunaan kebijakan tersebut ke kejaksaan tinggi.
" Diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran narasumber, dan kami melaporkan dugaan penyalahgunaan kebijakan tersebut ke kejaksaan tinggi," tutupnya.
(Agus Prabu)
